Legal Standing of Customary Law Communities as Plaintiffs before Administrative Courts: Kedudukan Hukum Masyarakat Hukum Adat sebagai Penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara

Ali Rahman; Ferdi Ferdi; Marthen Boko Salinding

Authors

Ali Rahman Sjech M. Djamil Djambek State Islamic University Bukittinggi https://orcid.org/0000-0002-1629-335X
Ferdi Ferdi Faculty of Law, Andalas University, Indonesia https://orcid.org/0009-0009-7973-2485
Marthen Boko Salinding Universitas Borneo Tarakan, Indonesia https://orcid.org/0009-0006-8335-8690

Keywords:

Administrative Court, Customary Law Community, Land Certificate, Legal Standing, Ulayat Rights

Abstract

Customary law communities that seek the annulment of land certificates issued over their ulayat land must first establish their legal standing before the Administrative Court. Indonesian law conditions that standing upon prior subject-based recognition by regional government, so that a community without a decree of the regional head is frequently declared inadmissible before the merits are reached. This study examines the normative framework of that standing, its judicial construction in land administration disputes, and the implications of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning No. 14 of 2024. Employing normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, it finds that standing is determined administratively rather than judicially, that the ninety-day time limit compounds the difficulty, and that the 2024 Regulation strengthens the substantive position of ulayat land without altering the procedural threshold. It recommends judicial guidelines on proving standing and a recalibrated time limit.

References

Alexandra, Athena Huberta. “Penemuan Hukum oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Masyarakat Hukum Adat sebagai Penggugat dalam Sengketa Administrasi Pertanahan.” Undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada, 2023.

Arrasid, Salman. “Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Undang-Undang Pokok Agraria.” IPMHI Law Journal Volume 1, Nomor 1 (2021): 80–90. https://doi.org/10.15294/ipmhi.v1i1.49861.

Arvita, Rani. “Kedudukan BPN RI dalam Menghadapi Problematik Putusan Non-Executable Pengadilan Tata Usaha Negara tentang Pembatalan Sertipikat Hak atas Tanah.” Jurnal Media Hukum Volume 23, Nomor 1 (2016).

Cahyaningrum, Dian. “Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi.” Negara Hukum Volume 13, Nomor 1 (2022).

Dalimunthe, Abdul, and Rizki Ramadani. “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 115/G/2023/PTUN.MDN tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Perspektif Fiqh Siyasah.” Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1 (2025).

Dewi, Septya Hanung Surya, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha. “Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat.” Jurnal Legislatif Volume 4, Nomor 1 (2020): 79–92. https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12322.

Gunawan, Jasardi. “Implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Volume 6, Nomor 1 (2018): 156–165. https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.536.

“Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat.” Jurnal Kewarganegaraan Volume 7, Nomor 1 (2023).

Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.

Hamid, Abdul Aziz, Winanto, and Ana Silviana. “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Puncak Jaya.” Notarius Volume 18, Nomor 2 (2025): 555–572. https://doi.org/10.14710/nts.v18i2.67090.

Harahap, Zairin. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hardhini, Erna, Wiwin Franciska, and Ahmad Nur Halim. “Perlindungan Hukum bagi Pemilik Tanah atas Pembatalan Sertifikat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berasal dari Tanah Adat tanpa Adanya Pelepasan Hak.” SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah Volume 3, Nomor 1 (2024).

“Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Guna Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat.” JIMMI: Jurnal Ilmiah Multidisiplin (2026).

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008.

“Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.” Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 1 (2018): 63. https://doi.org/10.22146/jmh.16681.

“Implementasi Permendagri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.” Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan Volume 5, Nomor 1 (2017).

“Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat.” Tunas Agraria Volume 8, Nomor 2 (2025). https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401.

Ismi, Hayatul. “Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat atas Tanah Ulayat dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional.” Jurnal Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 1 (2013). https://doi.org/10.30652/jih.v3i01.1024.

Lapondu, Loisa Windy, Joupy G. Z. Mambu, and Delbert Ch. Mongan. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah Adat.” Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume 5, Nomor 2 (2026): 143–150. https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.5770.

“Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat di Meja Peradilan.” Bhakti Hukum dan Legislasi (2025).

“Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat.” Jurnal Hukum Lingkungan, Universitas Hasanuddin (2021).

“Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat.” Indonesian Notary, Universitas Indonesia (2022).

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan. “Pembuktian Masyarakat Hukum Adat pada Gugatan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.” https://leip.or.id/pembuktian-masyarakat-hukum-adat-pada-gugatan-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-umum/.

Lubis, Ikhsan, Taufik Siregar, Duma Indah Sari Lubis, Rodiatun Adawiyah, and Andi Hakim Lubis. “Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat.” Tunas Agraria Volume 8, Nomor 2 (2025): 143–158. https://doi.org/10.31292/jta.v8i2.401.

Marbun, Marolop. “Kedudukan Hukum Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dihubungkan dengan Otonomi Daerah.” Jurnal Darma Agung Volume 29, Nomor 2 (2021): 125. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v29i1.940.

Marbun, S. F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.

Marvin, Renius Albert, and Anna Erliyana. “Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 49, Nomor 4 (2019): 942–958. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2350.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.

Nababan, Natal Frantomas, and Martono Anggusti. “Pengakuan Wilayah Adat dalam Perspektif Hukum: Perbandingan Masyarakat Adat dengan dan tanpa SK Pemerintah Kabupaten serta Urgensi RUU Masyarakat Adat.” Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Volume 15, Nomor 2 (2025): 283–298. https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13078.

Nasir, Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Khudzaifah Dimyati, and Absori. “Jaminan Hukum atas Pengakuan dan Eksistensi Hak Ulayat pada Masyarakat Hukum Adat.” Lex Publica Volume 6, Nomor 1 (2019): 32–40. https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.32-40.

“Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat.” Binamulia Hukum (2021).

“Pengakuan Wilayah Adat dalam Perspektif Hukum.” Humani: Jurnal Hukum, Universitas Semarang (2025).

“Perlindungan Hak Warga Negara dalam Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Ditinjau dari Asas Praduga Rechtmatig.” Journal of Innovative and Creativity Volume 5, Nomor 2 (2025).

“Perlindungan Hukum Eksistensi Masyarakat Adat.” UNES Review Volume 6, Nomor 4 (2024). https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.

Pradana, Syafa’at Anugrah. “Keadilan Hijau bagi Masyarakat Adat di Meja Peradilan Tata Usaha Negara.” Bina Hukum Lingkungan Volume 10, Nomor 1 (2025): 64–80. https://doi.org/10.24970/bhl.v10i1.436.

Pramudhawardhani, Ardhia Pramesti, Rina Dwi Yulianti, Dzakwan Ardhya Nugeraha, Tania Choerunisa, Arya Virgi Pramudya, and Muhammad Adymas Hikal Fikri. “Harmonisasi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Pelaksanaan Sistem Pendaftaran Tanah Guna Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat.” JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Volume 3, Nomor 1 (2026): 178–188. https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1.457.

Putri, Made Kalidna Ratna. “Kekuatan Hukum Sertipikat Tanah Ulayat Milik Masyarakat Adat yang Diklaim Penguasaannya oleh Subjek Hukum Perorangan di Desa Timpag, Kabupaten Tabanan Bali.” Indonesian Notary Volume 4, Nomor 1 (2022): 566–589. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/27.

“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah Adat.” Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Volume 5, Nomor 2 (2026). https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.5770.

“Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan oleh Pihak Ketiga dalam Perkara Tata Usaha Negara.” Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 1 (2021).

“Polemik Jangka Waktu Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.” Jurnal Hukum & Pembangunan Volume 49, Nomor 4 (2019).

Rahmadi, Adi. “Urgensi Penetapan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Terkait Kebijakan Pelayanan Pertanahan di Papua.” Tunas Agraria Volume 5, Nomor 1 (2022): 17–32. https://doi.org/10.31292/jta.v5i1.170.

Ramadhan, Azis Akbar. “Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait dengan Perkara Sengketa Pertanahan.” Journal of Mandalika Literature Volume 6, Nomor 1 (2025): 264–278. https://doi.org/10.36312/jml.v6i1.3993.

Rambe, Nurul, and Khalid. “Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 118/G/2023/PTUN.MDN terhadap Sertifikat Hak Guna Usaha” (2025).

Safiuddin, Sahrina. “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai.” Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 1 (2018): 63–77. https://doi.org/10.22146/jmh.16681.

Salam, Safrin, R. M. Suhartono, and Edi Nurcahyo. “Pengakuan Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis.” Jurnal Interpretasi Hukum Volume 4, Nomor 3 (2020): 721–732.

Samosir, Djamanat. “Legalisasi Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.” Masalah-Masalah Hukum Volume 42, Nomor 2 (2013): 236–243. https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.236-243.

Santoso, Adityo, Eri Radityawara Hidayat, Agus Adriyanto, Pujo Widodo, and Halomoan Alexandra. “Efektifitas Upaya Hukum Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Adat Pantai Raja dengan PTPN V.” Jurnal Kewarganegaraan Volume 7, Nomor 1 (2023): 1258–1264.

Sastrawan, I Putu Dody, I Gusti Nyoman Guntur, and Dwi Wulan Titik Andari. “Urgensi Penguatan Hak atas Tanah Druwe Desa di Bali.” Tunas Agraria Volume 1, Nomor 1 (2018): 90–115. https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.6.

Setiawan, Yunantyo Adi, and Unu Putra Herlambang. “Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan oleh Pihak Ketiga dalam Perkara Tata Usaha Negara.” Al-Wasath: Jurnal Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 2 (2021): 111–122.

Setyowati, Retno Kus. “Pengakuan Negara terhadap Masyarakat Hukum Adat.” Binamulia Hukum Volume 12, Nomor 1 (2023): 131–142. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.601.

“Sengketa Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara Terkait dengan Perkara Sengketa Pertanahan.” Jurnal Sastra Mandalika Volume 6, Nomor 1 (2025): 264–278.

Sumardjono, Maria S. W. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Kompas, 2009.

Syazwani, Nadia Safira, Oryza Villa Sativa, and Dhimas Anggana Syahreza Pratama. “Perlindungan Hak Warga Negara dalam Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Ditinjau dari Asas Praduga Rechmatige.” Journal of Innovative and Creativity Volume 5, Nomor 3 (2025): 34578–34582. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.5359.

Ter Haar Bzn. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Circular Letter of the Supreme Court No. 2 of 1991 concerning Guidance for the Implementation of Duties of the Courts.

Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Decision No. 35/PUU-X/2012.

Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 276/KEP-19.2/X/2017.

Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration.

Kendari Administrative Court. Decision No. 22/G/2015/PTUN.Kdi.

Law No. 5 of 1960 concerning the Basic Agrarian Regulations.

Law No. 5 of 1986 concerning the Administrative Courts, as amended by Law No. 9 of 2004 and Law No. 51 of 2009.

Law No. 41 of 1999 concerning Forestry.

Law No. 30 of 2014 concerning Government Administration.

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of the National Land Agency No. 5 of 1999 concerning Guidelines for the Settlement of Ulayat Rights of Customary Law Communities.

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 9 of 2015 concerning Procedures for the Determination of Communal Rights over Land.

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 18 of 2019 concerning Procedures for the Administration of Ulayat Land of Customary Law Community Units.

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases.

Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency No. 14 of 2024 concerning the Administration of Land Affairs and the Registration of Ulayat Land of Customary Law Communities.

Regulation of the Minister of Home Affairs No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Customary Law Communities.

Supreme Court Regulation No. 2 of 2016 concerning Guidelines for Proceedings in Disputes concerning the Determination of Development Locations for the Public Interest.

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.